FIF perbesar obligasi jadi Rp3 triliun

JAKARTA: PT Federal International Finance (FIF), perusahaan pembiayaan motor dan barang elektronik, berencana meningkatkan emisi obligasi yang akan diterbitkan April mendatang menjadi Rp3 triliun.

Direktur Keuangan FIF David Iskandar mengatakan ada kemungkinan nilai emisi obligasi akan ditingkatkan menjadi Rp3 triliun untuk mendukung pendanaan guna ekspansi pembiayaan yang ditargetkan menembus Rp20 triliun pada tahun ini.

Nilai obligasi kami start dari Rp2 triliun namun melihat situasinya bisa ditingkatkan hingga maksimal Rp3 triliun, ujarnya di Jakarta hari ini.

Anak usaha dari PT Astra International Tbk ini telah menunjuk enam underwiter dalam penerbitan obligasi ini, yakni PT NISP Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Securities, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dan PT HSBC Securities Indonesia.

Menurut Head Division Finance, Treasury dan Funding FIF Tjap Tet Fa, ada tiga seri obligasi yang dikeluarkan, yakni seri A dengan tenor 370 hari, seri B dengan tenor 24 bulan dan seri C dengan tenor 36 bulan.

Saat ini, kata David, emisi obligasi ini masih dalam proses perizinan di Bapepam-LK. Dia mengharapkan izin tersebut bisa segera diraih sehingga public ekspose bisa dilakukan 30 Maret mendatang. Minggu depan baru kami ke publik.

David menjelaskan emisi obligasi ini diperlukan untuk mendukung ekspansi pembiayaan dengan target Rp20 triliun pada tahun ini. Sebagian besar dari target itu akan diperuntukan bagi pembiayaan 1,5 juta unit motor baru atau sekitar Rp18 triliun dengan rerata plafon Rp12 juta

Sedangkan sisanya, menurut dia akan diraih dari pembiayaan motor bekas dengan target 500 ribu unit atau sekitar Rp2,5 triliun dengan rerata plafon sebesar Rp5 juta.

Untuk pendanaan, menurut David, sepertiga diantaranya akan dipenuhi dari cash collection perseroan. Sepertiga lagi dari joint financing dengan perbankan dan sisanya dari obligasi dan pinjaman perbankan.”

Tjap menjelaskan hingga saat ini ada sekitar tujuh bank yang telah bekerjasama dengan FIF dalam joint financing kredit motor, a.l PT Bank Permata Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Bank CIMB Niaga Tbk. Selain itu juga ada Permata Syariah, Mega Syariah, CIMB Niaga Syariah.

Menurut dia, perseroan belum memiliki rencana untuk menambah mitra dalam joint financing ini. Joint financing sementara cukup memadai, yang kami cari pinjaman [bank] saja, jelasnya.

Pinjaman bank itu memang dibutuhkan karena emisi obligasi tidak bisa menutupi sisa sepertiga dari kebutuhan perseroan yang mencapai Rp6,66 triliun. Dalam waktu dekat, lanjut Tjap, FIF akan menerima pinjaman dari bank asing yang berlokasi di Jepang. Pinjaman luar negeri itu senilai US$150 hingga US$200 juta dari Jepang.

Selain pinjaman tersebut, lanjut dia, perseroan juga akan mencari kredit dari perbankan nasional maupun luar negeri. Dia menjelaskan selama ini ada beberapa bank dalam negeri yang telah memberikan pinjaman, a.l PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Sementara itu, lanjutnya, bank asing menyalurkan kredit kepada perseroan dengan cara sindikasi. Bank asing tersebut a.l HSBC Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo Mitsubishi, Standard Chartered Bank dan Chinatrust Commercial Bank. (htr)

Source: bisnis online

Sumber: http://arsipberita.com/show/fif-perbesar-obligasi-jadi-rp3-triliun-187067.html

BI dan Pemerintah Serius Tangani Inflasi

Senin, 21 Maret 2011 16:10 WIB

JAKARTA: Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan pihaknya dan Pemerintah serius menangani persoalan inflasi agar
tidak terlalu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sasaran ekonomi
makro lainnya.

“Rakor tadi fokus pada pengendalian inflasi, baik hal-hal yang dilakukan Pemerintah dan BI, termasuk yang dilakukan bersama-sama dalam Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata Darmin usai rapat koordinasi BI
dan Pemerintah di kantor Bank Indonesia di Jakarta, Senin (21/3).

Menurutnya, Pemerintah dan BI melihat persoalan inflasi adalah masalah
penting untuk bisa ditangani dengan baik terutama agar momentum perbaikan
ekonomi saat ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin kehilangan momentum, jangan karena persoalan inflasi yang tidak bisa dikendalikan bisa mempengaruhi beberapa kebijakan moneter dan pengaruhi kita dalam rangka dorong pertumbuhan dan sasaran ekonomi makro juga termasuk di daerah juga,” katanya.

Selain dihadiri Dewan Gubernur BI, Rakor rutin antara BI dan Pemerintah itu dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Kepala BPS Rusman Heriawan.

Dikatakannya, dalam rapat tadi dibahas soal upaya menjaga produksi beras, perubahan harga-harga pangan, soal inflasi dari kebijakan pemerintah dan harga-harga pangan dan energi di tingkat global dan yang dilakukan beberapa negara dalam mengendalikan inflasi baik itu kebijakan yang sifatnya sektoral, struktural maupun kebijakan moneter.

Mengenai inflasi Maret ini, Darmin mengatakan harga-harga pangan sudah mulai turun akibat musim panen, sehingga diperkirakan inflasi pada Maret akan rendah atau deflasi.

“Kita percaya inflasi Maret, April, bahkan Mei tidak terlalu mengkhawatirkan namun kalau stok di Bulog tidak bisa terkumpul sesuai yang ditargetkan maka pada kuartal 3 inflasinya bisa muncul lagi,” katanya.

Mengenai target inflasi BI tahun ini antara 4-6 persen, Darmin mengatakan angkanya sangat tergantung pada kebijakan pembatasan subsidi BBM
jadi dilakukan atau tidak.

“Kalau pembatasan BBM itu jadi dilakukan tidak mudah mencapai 4-6 persen, karena inflasi bisa 6,4 – 6,5 persen. Tetapi kalau itu misalnya tidak jadi dilakukan maka inflasi bisa 6 atau sedikit di bawah 6 persen, namun dengan tetap mengutamakan upaya seperti stok pangan dan sebagainya,”
katanya. (Ant/OL-9)

Source: media indonesia

TUGAS 2

Kelompok :

1. Adek Tari Sibarani – 29210100
2. Indri Ramadia – 23210541
3. Lestari Setyawati – 24210005

 

Pendahuluan

Latar Belakang :

Latar belakang pembuatan makalah ini adalah sebagai penyelesaian tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia kepada serta untuk memenuhi kriteria penilaian softskill yang telah di tentukan oleh dosen kami.

Tujuan :

Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang investasi dan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca sehingga makalah yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ruang Lingkup :

Ruang lingkup pembahasan makalah ini di tujukan kepada masyarakat umum.

Metode :

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang di dapat makalah ini berasal dari media informasi melalui internet (Google).

 

INVESTASI DAN DAN PENANAMAN MODAL

INVESTASI

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

• Jenis-jenis Investasi
  Jenis investasi dibedakan atas investasi langsung (direct investment) dan investasi portofolio (portofolio investment). Investasi luar negeri langsung biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktifitas ekonomi negara lain yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka investasikan. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara penyimpan modal dengan cara investasi.

  Menurut Nindyo Pramono bahwa investasi langsung investor mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan trans-nasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang. Modal investasi langsung lebih tertarik pada besar dan tingkat pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur. Sedangkan pada investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli[3].

  Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas terlihat bahwa investasi langsung adalah adanya keterlibatan langsung pihak investor terhadap investasi yang dilakukannya, baik dalam permodalan, pengokohan, dan pengawasan. Menurut Sidik Jatmika[4], kebaikan dari investasi langsung adalah tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk bunga, deviden dan/atau pembayaran kembali, dapat mengkombinasikan keahlian, teknologi dan modal, dapat mengatasi masalah transfer uang, adanya penanaman kembali dari keuntungan investasi yang belum ada dan dapat menciptakan alih teknologi dan keterampilan.

 

• Faktor-Faktor Pendorong Investasi
  Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial Organization Theory of Vertical Organization. The Product Cyrcle Theory[9] yang dikembangkan oleh Raymond Vermon ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase : Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan proses dan ketiga fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif (Comparative advantage).

  The Industrial Organization Theory of Vertical Integration[10] merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada new multinasionalism dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya monopoli.

  Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan.

  Motif utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal asing langsung (foreign direct investment) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

  Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor :
  Iklim investasi yang kondusif Prospek pengembangan di negara penerima modal
  Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
  1) Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal
  2) Stabilitas politik yang memadai
  3) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
  4) Aliran modal cenderung mengalir ke negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi
  Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi relokasi investasi ke negara lain disebabkan karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini. Menurut Rahmadi Supanca,

 

 

Sedangkan penanaman modal terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

• Penanaman Modal dalam Negeri
• Penanaman Modal Asing

Penanam modal dalam negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia.

Dokumen pendukung permohonan:

1. Bukti diri pemohon :
   1. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/ BUMD, CV, Fa; atau
   2. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau
   3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian Rencana Kegiatan :
   1. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
   2. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
5. 1. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
   2. Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
   3. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.
6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
   1. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
   2. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Note : Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansi terkait

Proses pengurusan:

1. Pemeriksaan dan persiapan permohonan MODEL I / PMDN
2. Pengajuan dan monitor permohonan
3. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6. NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. SPPKP – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
9. TDP – Tanda Daftar Perusahaan

 

 

 

Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Dibanding dengan investasi portofolio, Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Sedangkan, dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.

Peranan Penanaman Modal Asing Bagi Negara Sedang Berkembang

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima[5]. Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Sehingga tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang dan pengangguran dapat diatasi. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil, sehingga meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional.

Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama. Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik negara tuan rumah.

Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila.[6] Dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.[7]

Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Dan untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain :
a. Ekonomi dan sosial
b. Sosiologis dan budaya
c. Kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan
d. Praktis dan operasional dan kebutuhan ke depan
e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.

 

Penutup

Kesimpulan

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

 

Saran

1. Dukung investasi di Indonesia dengan pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan dengan bersifat komfrehensip
2. Tingkatkan investasi asing demi meningkatkan produksi dan perekonomian Negara berkembang
3. Kepengurusan dan hokum untuk peraturan investasi dalam negeri maupun investasi asing harus kuat dan jelas agar tidak ada kekeliruan dalam penetapan peraturan

 

Daftar Pustaka

id.dennylawfirm.com/layanan-jasa/penanaman-modal-asing/

petanitangguh.blogspot.com/2010/…/penanaman-modal-asing.html

amertapersada.com/?p=83